Seputardalamberita:Sudah lebih dari sembilan bulan sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada bulan Maret, tetapi negara belum melihat banyak peningkatan dalam tingkat pengujiannya. Terlepas dari kampanye peningkatan kesadaran COVID-19, dugaan kasus COVID-19 dan
kontak dekat dari kasus yang dikonfirmasi masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes polymerase chain reaction (PCR). Warga Banjarnegara Tati, 46, misalnya, mengalami batuk kronis dan demam, namun puskesmas yang dikunjungi tidak bisa melakukan tes PCR. Saat saya ke Puskemas untuk kedua
kalinya, [dokter] meminta saya untuk menjalani tes PCR di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD], ”ujarnya kepada kompas.id bulan lalu. Karena dia hampir tidak memiliki pengetahuan tentang COVID-19, saran dokter membuatnya bingung. Namun saran tersebut ia ikuti dan langsung pergi ke RSUD Hj. Anna AGENDOMINO
Lasmanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia mengatakan tes tersebut berjalan dengan lancar, tetapi harganya Rp 700.000 (US $ 49,56). Tes tersebut terbilang mahal bagi sebagian orang, termasuk Narti, seorang tukang ojek, yang bekerja setiap hari mengantarkan staf Puskemas dan pasiennya. Lukman, warga
Cibinong, Jawa Barat, menemui kendala berbeda untuk menjalani pemeriksaan di RSUD Cibinong. Baru-baru ini saya mengetahui bahwa kami baru bisa mendapatkan tes PCR di RSUD Cibinong setelah menjalani tes cepat. Jika hasilnya tidak reaktif, maka kami tidak bisa melakukan tes PCR, ”ujarnya.
Sekretaris Dinkes Bogor Achmad Zaenudin mengakui, pemerintah daerah tidak lagi menyediakan anggaran untuk tes massal dengan PCR, menjelaskan bahwa mereka kini mengalihkan anggaran ke
fasilitas isolasi sendiri. Ia beralasan, penanganan COVID-19 termasuk peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut dan gugus keluarga telah menyumbang banyak kasus belakangan ini. “Buang-buang uang kalau kita hanya menyiapkan peralatan untuk tes PCR,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment