Seputardalamberita:Pusat Prakarsa Pembangunan Strategis Indonesia (CISDI) merekomendasikan agar pemerintah memobilisasi dan menetapkan sumber daya untuk melaksanakan apa yang disebut pengujian, penelusuran, dan pengobatan 3T (isolasi) hingga ke tingkat Puskesmas. Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda
mengatakan, berdasarkan survei online terkait kebutuhan Puskesmas pada saat pandemi yang diadakan oleh CISDI bekerjasama dengan kelompok KawalCOVID19 dan Cek Diri, masih banyak tantangan dalam melaksanakan 3T tersebut. strategi kunci penanganan COVID-19 sambil menunggu vaksin. Survei yang
dilakukan pada 14 Agustus hingga 7 September itu melibatkan 765 responden dari 647 Puskesmas dari 259 kabupaten / kota di 34 provinsi. Berdasarkan survei, 96 persen Puskesmas sudah melakukan pelacakan kontak, namun kualitas upaya itu dipertanyakan mengingat hanya 47 persen Puskesmas yang
memiliki petugas pelacak dan mereka melacak kurang dari lima kontak untuk setiap kasus positif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, idealnya harus 25 atau lebih. Artinya, untuk setiap orang yang dites positif COVID-19, pelacak kontak harus mengidentifikasi minimal 25 orang yang pernah melakukan AGENDOMINO
kontak dekat, yang didefinisikan dalam jarak 1 meter selama 15 menit atau lebih. Mengenai kapasitas pengujian, 80 persen menjawab menggunakan tes cepat serologis. Terkait penggunaan tes cepat serologi, sebanyak 12 persen Puskesmas menggunakannya sebagai instrumen diagnosis, karena tes PCR belum
tersedia di wilayahnya. Namun, 39 persen Puskesmas menyatakan bahwa mereka melakukan tes usap PCR dan juga tes serologis. Hampir semua Puskesmas memantau pasien yang mengisolasi diri, mayoritas dilakukan melalui telepon atau pesan dan 45 persen melakukan kunjungan rumah.
0 comments:
Post a Comment