Seputardalamberita:Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan umat Islam di Tanah Air bisa mengikuti fatwa majelis yang memberikan arahan dalam menghadapi pandemi. Pemerintah telah bekerja sama dengan MUI dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan
COVID-19, termasuk tentang vaksin, kata Ma'ruf dalam pernyataannya, Jumat. Bimbingan MUI meliputi nasehat pada hari Jum'at, sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta sedekah yang dapat digunakan untuk membiayai penanganan COVID-19, dan sholat harian untuk tenaga medis bersetelan hazmat. “Tidak
mudah untuk melakukan sholat tanpa membuka ritsleting jas. MUI telah mengeluarkan pedoman tentang bagaimana melakukan gerakan tertentu [dalam pakaian hazmat] saat shalat dengan cara yang benar, ”kata Ma'ruf. Fatwa MUI lainnya adalah tentang bagaimana menjalankan prosedur kamar mayat dan
penguburan Islam dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. “Untuk vaksin, saya sudah minta keterlibatan [MUI] mulai dari perencanaan sampai pengadaan, memastikan halal, audit pabrik vaksin, dan mengunjungi fasilitas vaksin di China. “[MUI juga dibutuhkan] karena kami memvaksinasi masyarakat,”
kata Wapres. Ma'ruf mengatakan sudah memastikan vaksin itu sudah bersertifikat halal MUI sebelum diberikan ke publik. “Namun jika vaksinnya tidak halal tapi tidak ada solusi selain vaksin tersebut maka dalam keadaan darurat, [umat Islam] bisa mendapatkan vaksin dengan persetujuan MUI,” imbuhnya. Dia
lebih lanjut mengatakan vaksinasi sejalan dengan ajaran Islam, menambahkan bahwa dalam situasi normal, lima prioritas umat Islam adalah melindungi nilai-nilai agama, kehidupan, kekayaan, keturunan, dan pikiran. “Namun, dalam situasi yang tidak normal seperti pandemi, Islam mengajari kita untuk AGENDOMINO
memprioritaskan melindungi kehidupan. Karena melindungi nyawa tidak ada alternatifnya, oleh karena itu kita harus memprioritaskan [karenanya vaksin], ”kata Ma'ruf. Wapres mengatakan ia mendorong masyarakat untuk terus bertindak benar dan pantang menyerah dalam mematuhi protokol kesehatan
COVID-19, sembari mendesak aparat pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang virus tersebut, terutama di daerah dengan tingkat penularan tinggi.
0 comments:
Post a Comment