Pada 5 Agustus tahun lalu, India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, yang telah memungkinkan otonomi. India juga mengubah daerah itu menjadi dua wilayah yang dikelola langsung sebuah perkembangan yang mengikuti beberapa dekade hubungan rumit setelah pemisahan antara India dan Pakistan.
Jammu dan Kashmir tetap menjadi perselisihan yang diakui secara internasional dan perselisihan terpanjang yang pernah ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan hampir selusin resolusi DK PBB [Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa] mencari pemungutan suara untuk menentukan keinginan Kashmir untuk penyelesaian akhir,” Kedutaan Besar Pakistan di kuasa hukum Jakarta, Sajjad Haider Khan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Dia menunjukkan keputusan India untuk mencabut status khusus negara sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi DK PBB.AGENDOMINO
Pasal 370, digabungkan dengan Pasal 35A, Konstitusi India mengizinkan negara bagian untuk memiliki konstitusi dan status otonomnya sendiri, lanjut Khan. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berkonflik memperebutkan negara.
Saat itu, Kashmir diharapkan menjadi bagian dari Pakistan mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, penguasa Hindu Kashmir ingin tetap independen.
Menyusul invasi oleh suku Muslim dari Pakistan, dia buru-buru masuk ke India sebagai imbalan bantuan melawan penjajah, yang akhirnya memicu ketegangan bertahun-tahun antara India dan Pakistan. Sejak keputusan kontroversial India tahun lalu, Pakistan menuduh India melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di zona paling militer di wilayah tersebut. Kedua negara nuklir tersebut terus berdagang di berbagai forum internasional sejak saat itu.
India telah menerapkan penutupan komunikasi di Jammu dan Kashmir, membatasi akses informasi ke dan dari wilayah tersebut. Pihak berwenang India juga dilaporkan telah menangkap wartawan yang melaporkan dari wilayah tersebut.
0 comments:
Post a Comment